Jakarta- Jajaran Pimpinan MPR RI, Pimpinan Fraksi MPR, Pimpinan Badan Anggaran MPR, Pimpinan Badan Pengkajian MPR dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI didampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Senin ( 15/8 ), terlibat pembicaraan serius dalam rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan RI Kabinet Baru pemerintahan Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani.
Hadir lengkap dalam rapat konsultasi tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Evert Ernest Mangindaan, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta, Pimpinan Fraksi MPR antara lain Ahmad Basarah dari PDIP, Prof Bachtiar Aly dari Nasdem, Zainutauhid Saadi dari PPP, Pimpinan Badan Anggaran MPR antara lain, Idris Laena dari Fraksi Golkar, Guntur Sasono dari Fraksi Demokrat, Asri Anas dari Kelompok DPD dan Syarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura, Pimpinan badan Pengkajian MPR antara lain TB. Hasanuddin dari Fraksi PDIP dan Martin Hutabarat dari Fraksi Gerindra serta Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI antara lain Ahmad Farhan Hamid.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Delegasi Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta ini membahas seputar perekonomian Indonesia dan pembicaraan seputar pelaksanaan sidang tahunan MPR tahun 2016.
Dalam keterangan pers usai rapat konsultasi, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi, Badan serta Lembaga MPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengenai perkembangan ekonomi Indonesia di situasi perekonomian Indonesia yang sedang melambat.
“Kami juga membicarakan juga sejauh mana pelaksanaan tax amnesty sampai saat ini, sebab tax amnesty diharapkan akan menambah pendapatan negara. Kami juga mengucapkan selamat kepada Sri Mulyani sebagai Menkeu baru. MPR juga mengundang Menkeu untuk hadir pada momen Sidang Tahunan MPR 2016,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan bahwa memang terjadi pembahasan dengan jajaran Pimpinan MPR RI membahas soal perekonomian terkini Indonesia serta perekonomian global dan pengaruhnya bagi keunagan negara.
Menteri Keuangan menyampaikan kepada jajaran Pimpinan MPR seperti juga yang sudah dibahas dalam rapat kabinet bahwa kondisi perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini harus mengalami penyesuaian, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor dan dari sisi harga komoditas yang semuanya ini sangat mempengaruhi negara dalam upaya pemerintah mengoleksi pajak.
“Kondisi keuangan negara yang sangat ketat ini sangat menjadi concern pemerintah untuk dilakukan penanganan serius. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui tax amnesty menarik dana masuk ke kas negara. Begitu ketatnya keuangan negara, sejauh sampai saat ini, kami telah melakukan berbagai perhitungan dan kami rasakan memang perlu untuk dilakukan seleksi dan penyesuaian terutama pengeluaran belanja Kementerian dan lembaga serta daerah,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Bappenas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria mana yang akan dilakukan penyesuaian atau dipotong anggaran dan mana yang tidak terkena penyesuaian atau pemotongan seperti gaji, kegiatan-kegiatan dan tunjangan-tunjangan.
Kriteria tersebut antara lain, seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dikontrakan tidak akan dipotong, kegiatan prioritas pemerintah seperti infrastruktur, kegiatan pengentasan kemiskinan , kesehatan dan pendidikan tidak akan dilindungi tidak aka dipotong. Sebaliknya kriteria yang akan dilakukan penyesuaian atau pemotongan antara lain dari bidang pelelangan dan kegiatan negara yang bukan prioritas.
Sri Mulyani juga menjelaskan soal pelaksanaan tax amnesty kepada jajaran Pimpinan MPR RI, apa yang melandasi pemikiran itu, apa yang telah dan akan pemerintah lakukan dan bagaimana situasi hari ini. Sri Mulyani juga sangat mengapresiasi seluruh jajaran Pimpinan MPR yang akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pengelolaan keuangan negara yang baik, yang tetap ambisius tapi tetap dalam rambu-rambu kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan persoalan dari sisi kredibilitas.
“Sebaliknya kami juga sangat mengapresiasi MPR yang terus menjalankan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi yang sangat penting. Walaupun kondisi anggaran negara sangat ketat, kami akan berusaha agar aktifitas yang dilakukan MPR terutama sosialisasi Pancasila yang sangat penting buat bangsa dan negara akan terus ada dan dilaksanakan,” tandasnya./der